Dua Prioritas Wujudkan Sekolah Berkualitas

Redaksi 07 Agustus 2019

Infrastruktur sekolah serta persoalan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian lebih untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.

(Keterangan foto: Semangat & antusias para peserta (guru dari berbagai kab/kota di Jatim) di salah satu program bimbingan teknis yang diselenggarakan LPMP Jatim saat sedang melakukan check in kamar dan penyerahan biodata)

Menurut Dr. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc, tim satgas PMP Ditjen Dikdasemen Kemendikbud, dua persoalan itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui dukungan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD).

“Infrastruktur dan GTK itu dua masalah besar. Artinya, TPMPD ini harus diajak mikir bagaimana agar persoalan infrastruktur ini diselesaikan dulu,” ujar Tuti di sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyegaran Fasilitator Nasional Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) 2019 yang berlangsung di Surabaya, mulai 30 Juli 2019 hingga 2 Agustus 2019.

Kepada para peserta Bimtek tersebut, Tuti mendorong agar para fasilitator TPMPD serius mempelajari peta mutu untuk mengetahui apa permasalahan utama yang dihadapi di daerahnya masing-masing.

Dia menyebut, bila hal itu dilakukan, permasalahan utama yang niscaya akan ditemui adalah persoalan infrastruktur dan GTK.

Setelah permasalahan utama itu teridentifikasi, TPMPD harus mempunyai target untuk mengurangi permasalahan itu secara terus menerus.

“Misalnya di tahun ini masalah infrastruktur dan GTK sudah tuntas 60 persen. Maka harus dibuat target, tahun depan meningkat jadi 70 persen, dan seterusnya,” ujar Tuti.

Masalah pengelolaan dan pembelajaran

Setelah perbaikan terjadi terus menerus, target berikutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu proses pembelajaran. Menurut Tuti, tugas ini akan menuntut peran yang lebih banyak dari masing-masing sekolah.

“Jadi, harus dipilah mana yang menjadi tanggung jawab sekolah dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau infrastruktur, itu tugasnya pemerintah. Makanya, TPMPD saya minta targetkan sarana dan prasarana dulu,” tuturnya.

Selain soal infrastruktur dan GTK, dari peta mutu yang ada juga akan diketahui ada masalah dalam pengelolaan dan pembelajaran. Dengan demikian, pemerintah daerah mau tidak mau harus mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru.

“Nah, TPMPD ini tugasnya memperkirakan berapa anggaran yang dibutuhkan, lalu menawarkannya ke pemerintah daerah. Sedangkan tugas LPMP, ya mendampingi TPMPD dan Pemda dalam menyusun angka-angka (anggaran) ini,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: