DPRD Kota Blitar Dukung Penuh Pemkot Blitar Genjot Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

23 November 2022

Pemerintah Kota Blitar mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Blitar dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Merdeka Belajar melalui Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) maupun Program Sekolah Penggerak (PSP) berbasis muatan lokal yang mendorong satuan pendidikan melaksanakan program inklusi pendidikan, termasuk juga dukungan penganggaran.
 
Hal tersebut mereka ungkapkan saat audensi bersama tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim yang terdiri dari Toto Basuki Widyaprada BBPMP Jatim dan Catur Wahyudi Konsultan BBPMP Jatim pada 22 November 2022 di Kantor DPRD Kota Blitar.
 
Audensi yang dihadiri oleh Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Kepala Bapemperda DPRD, Ketua Komisi dan 1 orang Anggota Komisi, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Blitar itu sebagai tindak lanjut hasil audiensi dengan Walikota Blitar pada 10 Oktober 2022 lalu, khususnya tentang keberlangsungan program merdeka belajar di Kota Blitar dan integrasinya ke program SERENADA.
 
 
Terkait komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar yang menyambut baik program Gerakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di Kota Blitar berbasis IKM di Program Merdeka Belajar yang diintegrasikan ke program Daerah serta keberlanjutannya yang ditunjang oleh Peraturan Walikota (PerWali), DPRD berharap tidak hanya didukung oleh produk kebijakan yang berbentuk PerWali, tetapi ditopang juga oleh Perda (Peraturan Daerah).
 
Maka dari proses penyatuan persepsi yang berlangsung di hari kedua (23/11/2022) dihasilkan 2 rekomendasi atau rencana aksi tindak lanjut.
 
Pertama, BBPMP Jatim akan segera menyiapkan draft Peraturan Walikota untuk keberlanjutan program peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan yang hasilnya akan dikaji bersama dengan stakeholder-stakeholder terkait di Kota Blitar.
 
Kedua, bila draft peraturan tadi dipertimbangkan untuk ditingkatkan derajat regulasinya menjadi Peraturan Daerah, upaya tersebut akan didukung oleh Bapemperda dan DPRD dengan memasukkannya ke agenda pembahasan PAK 2023 sebagai Perda inisiasi.
 
Sebagai catatan bersama, ada 2 hal yang perlu juga mendapat perhatian, pertama, sesuai program daerah, rancangan Perwali sebaiknya juga memuat program inklusi pendidikan untuk satuan pendidikan dan pelaksanaan program-program yang relevan dengan SERENADA (seni, budaya, apresiasi lokasi bersejarah, apresiasi kepahlawanan, maupun kewirausahaan).
 
Berikutnya (kedua), beberapa kebutuhan terkait bimbingan teknis teknologi pembelajaran kelas berdiferensiasi dan perangkat komputer (chroom book) untuk Guru hendaknya dicarikan mitra pembangunan yang relevan, dan Dinas Pendidikan dapat menyiapkan proposalnya yang berbasis pada kebutuhan. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
 
 

Tags: