Dorong Operator Dapodik Rajin Menyinkronisasi Data

Redaksi 20 September 2019

Para operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) didorong untuk intens melakukan sinkronisasi data ketika ada data-data yang perlu dimutakhirkan atau di-update.

Imbauan ini disampaikan oleh Tim Pengembang Dapodik, Sestijen Dikdasmen Kemdikbud RI, Andik Purwanto pada Bimtek Dapodikdasmen Gelombang kedua yang digelar LPMP Jawa Timur selama 4 hari, yakni mulai 26 Agustus hingga 29 Agustus 2019 lalu di Hotel Utami Sidoarjo. 

Dia mengatakan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan setiap ada informasi-informasi baru, baik terkait siswa maupun guru.

Sayangnya, menurut Andik, masih ada sekolah-sekolah yang tidka melakukan kewajiban memutakhirkan data. Padahal, aturannya, minimal tiap 1 semester harus dilakukan pemutakhiran data.

“Meski ada peraturan itu, tetapi masih ada 0,7 persen sekolah yang tidak melakukan pemutakhiran data,” katanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sestijen Dikdasmen Kemdikbud RI telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan uji petik untuk mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan sekolah tersebut tidak melakukan pemutakhiran data.

Dari investigasi tersebut, terungkap ada 4 fenomena menarik. Pertama, jumlah peserta didik di kelas akhir mengalami penurunan, tetapi total jumlah peserta didik naik. Kedua, jumlah peserta didik di kelas akhir bertambah, tetapi jumlah siswa total naik. Ketiga, jumlah peserta didik di kelas akhir naik, namun jumlah total siswa berkurang.  Keempat, jumlah peserta didik di kelas akhir naik, tetapi jumlah total siswa turun.

“Ini menarik.  Ada apa kok bisa begini? Kalau naik turunnya satu dua sih oke, tapi kalau puluhan, harus dipertanyakan, apalagi rentangnya hanya singkat saja,” ujar dia.

Dari investigasi terhadap anomali-anomali tersebut, terungkap beberapa persoalan yang ternyata harus disikapi secara serius.

“Contohnya, mengapa sampai bisa jumlah siswa bertambah di akhir? Alasannya macam-macam. Ada yang peserta didik terlambat dimutasi, ada yang inputnya menunggu NISN dari jenjang sebelumnya. Ada juga yang ternyata satu akun dipakai oleh lebih dari satu orang. Nah ini harus disikapi benar,” urainya.

Terkait pemakaian satu akun oleh lebih dari satu orang tersebut, Andik menyebut bahwa itu terjadi karena operator tersebut sekaligus juga menjadi guru ataupun kepala sekolah. Padahal, dalam pengelolaan akun pengelola Dapodik, email guru dan operator dapodik tidak boleh sama.

“itu harus diingatkan dan dikoordinasikan. Kalau ini tidak terkoordinasi dengan baik, nanti akan jadi masalah,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: