Cara BBPMP Provinsi Jatim Atasi Tantangan yang Muncul di Program Sekolah Penggerak

10 Januari 2023

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur memiliki cara-cara jitu untuk mengatasi tantangan (persoalan) dalam implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP).
 
BBPMP Provinsi Jatim (Jawa Timur) memfokuskan penyelesaian persoalan (permasalahan) itu ke dalam dua kelompok yakni penyelesaian isu yang dieskalasi fasilitator tingkat satuan pendidikan. Serta kepatuhan pemerintah daerah tentang pergantian kepala sekolah penggerak.
 
Dari masalah pertama tentang isu yang dieskalasi, data tanggal 27 Desember 2022 menyebutkan, masih ada 177 isu eskalasi yang membutuhkan penyelesaian.
 
Isu eskalasi ini terbagi menjadi dua yang sifatnya akademis tentang perencanaan dalam implementasi kurikulum merdeka, tahapan, dan efektifitas. Serta non akademis seperti sumber daya manusia, anggaran, teknologi dan kegiatan lain.
 
Dr Dwi Ilham Rahardjo, M.Pd, Ketua Pokja (Kelompok Kerja) 2 BBPMP Provinsi Jatim yang juga menangani Program  Sekolah Penggerak membeberkan peran pihaknya dalam membantu mengatasi permasalahan tersebut.
 
Pertama, mendorong dinas pendidikan kabupaten/kota untuk membentuk dua program manajement office  (PMO) yakni PMO transformasi pembelajaran dan PMO tata kelola.
 
Saat ini, sudah 60 persen dinas pendidikan kabupaten/kota di Jatim (Jawa Timur) membentuk PMO  tersebut.
 
“Melalui tim PMO ini lah BBPMP masuk. Di BBPMP ada 19 tim, satu tim sebagai wali wilayah 2 kabupatem/kota,” terang Ilham dalam pemaparan di rapat koordinasi dengan tim Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Graha Wiyata Bung Hatta BBPMP Provinsi Jatim, Jumat (6/1/2023).
 
Eskalasi permasalahan yang diajukan oleh satuan pendidikan akan diinput oleh fasilitator di minggu pertama, sehingga di minggu ke-2 sudah diselesaikan oleh dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan. Kemudian pada minggu ke-3 sudah dibahas dalam pertemuan rutin PMO. Dan apabila tidak bisa diselesaikan akan diajukan ke level nasional pada minggu ke-4.
 
“Tujuan kami, harapan terinformasikan hingga komitmen,” tegas Ilham.
 
Sementara terkait pergantian kepala sekolah, setiap bulan tim PMO BBPMP Provinsi Jatim selalu mengingatkan dinas serta pemerintah daerah tentang pergantian kepala sekolah penggerak sesuai dengan mekanisme.
 
Sesuai mekanisme, ketika ada pergantian kepala sekolah penggerak karena mutasi, promosi atau meninggal dunia, maka bisa diambilkan cadangan guru penggerak.
 
“Kami pernah diingatkan pusat terkait pergantian kasek (kepala sekolah) di beberapa kabupaten/kota. Sudah kami klarifikasi dan proses,” tukasnya.
 
Di bagian lain, Dyah Ayu Mexliessiana  Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan BBPMP Provinsi Jatim menambahkan isu-isu eskalasi di Jatim ini selalu berubah, tergantung dari penyelesaiannya.
 
Diakui Nana, panggilan Dyah Ayu Mexliessiana, kalau dalam raport Rebo-an, Jatim masih dinyatakan merah dalam penanganan isu-isu eskalasi, ini bisa dimungkinkan karena jumlah sekolah penggeraknya yang sangat besar.
 
Pada PSP angkatan 1 dan 2 saja ada 1.222 sekolah penggerak yang terlibat. Jumlah ini nomor 2 terbesar se-Indonesia.
 
Meski demikian, lanjut Nana, pihaknya selalu serius menyikapi dan menyiasati serta membuat strategi bersama untuk mengatasi isu eskalasi ini.
 
Dikatakan Nana, kabupaten/kota yang isu eskalasinya nol, bukan berarti tidak ada masalah. “Tapi mohon dibedakan antara dilaporkan dan eskalasi. Fasilitator tetap punya kewajiban pelaporan. Hanya masalah yang ditemui sudah diselesaikan sendiri. Tidak perlu eskalasi,” terang Nana.
 
Disebutkan Nana untuk kabupaten/kota yang jumlah satuan pendidikan relatif sedikit, biasanya isu yang dieskalasi minim karena bisa jadi sistem kontrol dinas pendidikannya lebih mudah. “Memang tidak semua masalah perlu dieskalasi,” tukas Nana. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: