Bersama Pemkab Pacitan, Siapkan Aksi Kolaborasi Optimalkan Program Merdeka Belajar

23 November 2022

Pemkab Pacitan nyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program merdeka belajar melalui Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) maupun Program Sekolah Penggerak (PSP) berbasis pada muatan lokal dengan mendorong satuan pendidikan melaksanakan program inklusi pendidikan.
 
Tak hanya itu, tercetus juga 3 komitmen lain dari pemerintah kabupaten (pemkab) Pacitan di audensi dengan tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim (terdiri dari: Kepala BBPMP Jatim Sujarno,  Widyaprada BBPMP Jatim Bekti Maryono, Konsultan BBPMP Jatim Catur Wahyudi, dan Dadang Wahyu H) dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jatim Abu Khaer pada 21 November 2022 di Kantor Pemkab Pacitan.
 
Pertama, Pemerintah Kabupaten Pacitan siap memberikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, dimana kegiatan yang telah terprogram di antaranya: (1) Coaching untuk satuan pendidikan calon PSP, (2) Pengembangan kapasitas Kepala Sekola dan Guru penyelenggara IKM, (3) Bimbingan Teknis Pembinaan Profesi (pengembangan karir), (4) Bimbingan Teknik Pengembangan Profesi (inovasi pembelajaran), serta (5) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
 
Kedua, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah bekerjasama dengan Astra Internasional dalam pengembangan pendidikan di Daerah.
 
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Pacitan menyambut baik program Gerakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di Kabupaten Pacitan berbasis IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) dalam Program Merdeka Belajar diintegrasikan dengan program daerahnya, termasuk keberlanjutannya yang ditunjang dengan Peraturan Bupati.
 
 
 
 
 
Di audensi yang saat itu dihadiri juga oleh Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, beserta Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, dan Komisi 2 DPRD yang membidangi pendidikan dilakukan juga konsultasi teknis dengan Dinas Pendidikan untuk menyusun kebutuhan rencana aksi persiapan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, akselerasi IKM dan perencanaan berbasis data.
 
Di dalam konsultasi tadi teridentifikasi beberapa isu strategis pendidikan di Pacitan yang perlu difahami bersama.
 
Pertama, sebanyak 168 Satuan pendidikan/Sekolah di Pacitan terekam masih belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Rinciannya 34 SMP, 40 SD, dan 94 PAUD/TK.
 
Untuk capaian rata-rata SD dan SMP dari hasil asesemen nasional bidang numerasi dan literasi telah berada di atas rata-rata nasional namun masih tergolong kompetensi minimum dan perlu untuk terus ditingkatkan.
 
Terkait proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi D4/S1 telah melebihi 50 % yaitu sudah mencapai 56,04 %.
 
Dua isu terakhir dan perlu juga mendapat perhatian serius bersama adalah rasio pengawas dan penilik PAUD yang masih di bawah target Nasional dengan skor 2,74, sementara target nasional 3,00, dan jumlah Komunitas Belajar (Kombel) di PMM (Platform Merdeka Mengajar) baru terdaftar sebanyak 54 Kombel.
 
Dengan begitu ada beberapa rekomendasi tindak lanjut dan catatan dari BBPMP Jatim terhadap berbagai isu tadi.
 
Untuk rekomendasi berupa rencana aksi kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pacitan, BBPMP Jatim dan Mitra Pembangunan, seperti: Bimtek satuan pendidikan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi numerasi dan literasi jenjang SD dan SMP, Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan Guru Penggerak, Fasilitasi dan pengendalian kualifikasi Guru TK/PAUD, Fasilitasi pendaftaran KKG masuk Komunitas Belajar pada PMM, Fasilitasi untuk mendekatkan kolaborasi dengan Mitra Pembangunan sesuai kebutuhan daerah, dan Peraturan Bupati untuk keberlanjutan program peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
 
Catatannya, pertama, sesuai program daerah, rancangan PerBup (Peratran Bupati0 sebaiknya juga memuat program inklusi pendidikan untuk satuan pendidikan dan pelaksanaan merger sekolah dengan fungsionalisasi guru yang ada.
 
Kedua, beberapa kebutuhan terkait dengan bimbingan teknis teknologi pembelajaran kelas berdiferensiasi, dukungan akses internet (gardu penghubung) dan perangkat komputer (chroom book) untuk Guru perlu dicarikan mitra pembangunan yang relevan, dan Dinas Pendidikan dapat menyiapkan proposalnya yang berbasis pada kebutuhan. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: