Bersama Pemda Dongkrak Mutu Pendidikan

Redaksi 04 Februari 2020

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud RI, Haris Iskandar PhD, meminta Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk aktif mendampingi, mengawal, serta memonitor pengembangan berbagai kebijakan pendidikan di daerah. Termasuk di dalamnya adalah terlibat dalam mengawasi penyusunan regulasi-regulasi terkait pendidikan, baik yang berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota mapun Peraturan Bupati.

Hal ini disampaikan Haris Iskandar saat audiensi dengan para kepala LPMP yang tergabung dalam Paguyuban Kepala LPMP, Senin, 27 Januari 2020 silam di kantor Kemdikbud, Jakarta.

Menurut Haris Iskandar, LPMP adalah wujud dari kehadiran pemerintah pusat di daerah dan menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu peran yang harus diperkuat oleh LPMP sebagai partner pemerintah daerah adalah mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

"Untuk dapat lebih tajam dalam melihat permasalahan pendidikan di masing-masing daerah, LPMP dapat membuat account manager, semacam pembagian tugas pengawalan di daerah. Maksudnya, membentuk tim dari struktural, fungsional tertentu dan atau staf potensial untuk mengawal masing-masing Kabupaten Kota. Sehingga, semua data pendidikan, permasalahan pendidikan, kebutuhannya, serta perkembangan kemajuan pendidikan di daerah tersebut selalu dapat diketahui," ujarnya.

Sinergi

Selain meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, LPMP juga didorong untuk menyinergikan berbagai programnya dengan kebijakan-kebijakan maupun program yang ada di Direktorat, khususnya direktorat pendidikan dasar dan menengah.

Untuk mewujudkan sinergitas itu, kata Haris, perlu ada upaya bersama-sama untuk membedah program-program yang ada di LPMP maupun di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dia meyakinkan bahwa penjaminan mutu juga menjadi program yang terus dikebut oleh semua direktorat yang ada di bawah Kemdikbud RI.

Hal itu jelas tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 45 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Direktorat Dikdasmen adalah untuk penjaminan mutu. 

“Fungsi Dikdasmen adalah berkaitan dengan peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan evaluasi. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, perumusan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan NSPK, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dia menegaskan pula bahwa dengan adanya penghapusan eselon 3 dan 4 di lingkungan direktorat, nantinya fungsi-fungsi tersebut akan semakin difungsionalkan. Implementasinya, akan dirancang berbagai kegiatan untuk memastikan 4 fungsi yang diemban tersebut terlaksana.

“Fungsi-fungsi ini nantinya akan ada juga di LPMP. Fungsi peserta didik, yang sebelumnya ada kegiatan lomba-lomba, karena sudah dipindahkan ke Pusat Prestasi, nantinya Direktorat akan merancang kegiatan terkait fungsi ini yang pelaksanannya dikawal oleh LPMP, misalnya penguatan pengembangan diri, ekstrakurikuler, pramuka, dan lain-lain,” pungkasnya.

Centre of Excellent

Sementara itu, terkait dengan penataan organisasi, Haris menyebut bahwa saat ini Kemdikbud sedang fokus melakukan penataaan eselon 1 dan eselon 2. Dengan adanya dinamika organisasi ini, dia meyakinkan bahwa ke depan pasti akan ada perubahan-perubahan tugas serta fungsi yang bakal meningkatkan peran dan fungsi LPMP di daerah-daerah.   

“Ke depan LPMP akan dikembangkan menjadi Centre of Excellent atau Pusat Keunggulan, sebuah tempat di mana ada suasana dinamis terjadinya aktivitas para guru dalam meningkatkan kemampuannya melalui bimtek, workshop, diklat, dan lain-lain. Ini menjadi tempat di mana para “guru penggerak” berinteraksi dengan guru-guru lainnya melalui berbagai kegiatan. Termasuk komunitas dari Civil Society dan komunitas lainnya,” pungkasnya. (Bagus Priambodo/Narasi bersumber dari notulasi kegiatan di atas/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: