Beragam Tantangan Warnai Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Jatim

11 Januari 2023

Beragam tantangan mewarnai proses pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Jawa Timur.
 
Tantangan-tantangan ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Graha Wiyata Bung Hatta BBPMP Provinsi Jatim pada Jumat (6/1/2023).
 
Salah satu tantangan atau persoalan yang menjadi perhatian ekstra, terkait isu-isu eskalasi yang belum terselesaikan.
 
Data program sekolah penggerak (PSP) tertanggal 27 Desember 2022 mengungkap, ada daerah di Jatim (Jawa Timur) yang mengantongi 177 isu eskalasi dari Fasilitator Sekolah Penggerak namun belum mendapat dukungan penyelesaian dari PMO (Program Management Office) Daerah.
 
Kurangnya respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ini menurut Koordinator Fasilitator daerah (kabupaten) tersebut yang juga menjadi peserta di kegiatan ini disebabkan beberapa hal.
 
Pertama, kendala akses SIM PKB serta jumlah personil di internal Dinas Pendidikan yang berwenang menyelesaikan isu eskalasi terbatas.
 
Berikutnya, kendala geografis dan sarana prasarana.
 
Yang ketiga, kurangnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pendidik dan tenaga kependidikan di daerah yang beragam.
 
Dan tingginya isu eskalasi tadi faktanya memang didominasi oleh ketiga hal itu seperti masalah sarana prasarana (jaringan listrik dan internet), kurangnya jumlah guru khususnya guru mapel (mata pelajaran) seperti Bahasa Inggris, PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) dan IPA (Ilmu Pengetahuam Alam) di sejumlah sejumlah satuan pendidikan yang membuat proses belajar mengajar terhambat.
 
Terkait itu semua, Koordinator Fasilitator daerah (kabupaten) tersebut menyampaikan analisa sementara, daerah yang kondisinya serupa, bisa jadi akan mengalami ajuan isu semacam itu.
 
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihak fasilitator sebenarnya sudah mencoba menyarankan ke dinas pendidikan agar ada pertemuan dengan Fasilitator Program Sekolah Penggerak (FPSP) baik luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan), namun belum ditindaklanjuti.
 
Karena itu, pihaknya berharap BBPMP Provinsi Jatim maupun BBGP Provinsi Jatim bisa memberikan treatment khusus untuk bisa menyelesaikan persoalan serta mendorong Dindik untuk menggelar pertemuan dengan Fasilitator Sekolah Penggerak. “Mohon kami bisa menyampaikan secara resmi, karena masalah di daerah ini luar biasa,” kata fasilitator tadi.   
 
Selain itu, di daerah lain muncul isu-isu eskalasi tentang penilaian dan pembelajaran yang seharusnya bisa selesai di level sekolah, dimana tim PMO  sering mendapat keluhan dari dinas pendidikan setempat tentang banyaknya wali murid yang kurang nyaman dengan kesibukan para guru di sekolah penggerak.
 
Hal yang langsung diklarifikasi tidak benar oleh salah satu peserta ini, beralasan karena banyak guru-guru yang setiap minggu sibuk di pertemuan program sekolah penggerak membuat kelasnya sering kosong di jam-jam mengajar.
 
Sementara untuk kabupaten lainnya, tantangan atau persoalan yang muncul diantaranya adanya sekolah penggerak yang tidak terdaftar sebagai penerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kurangnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta kondisi sekolah yang tidak memadai.
 
Di kabupaten ini ada SD yang plafon dua bangunannya runtuh dan hingga kini belum ada perbaikan.
 
Ada juga tiga SMP yang tahapan perencanaan impelementasi kurikulum merdeka, ditulis poinnya, tapi kurang memberikan isi diskripsi rangkuman singkat sehingga belum dinyatakan selesai.
 
Menanggapi berbagai tantangan ini,  Kepala BBGP Provinsi Jatim, Abu Khaer mengungkapkan masukan-masukan ini akan dijadikan bahan referensi dan inspirasi. “Dengan upaya kita membersamai, kita bisa melihat dan berempati dari persoalan yang dirasai kabupaten/kota,” katanya.
 
Khusus  untuk kabupaten tertentu, diungkapkan Abu, seperti daerah  di ujung timur pulau Garam (Madura) yaitu Sumenep akan diberikan perhatian lebih.
 
“Kita sedang ambil inisiasi Kabupaten Sumenep akan dijadikan pilot project untuk upaya meningkatan literasi dan numerasi. InsyaAllah selama 9 bulan ke depan, kita banyak bersilatuhami baik luring maupun moda-moda yang lain. Bulan lalu sudah silaturahmi ke sana, ditemui asisten. Mudah-mudahan banyak hal yang kita lakukan dengan strategi-strategi yang khas dan spesifik,” katanya. 
 
Sementara itu, Kepala BBPMP Provinsi Jatim Sujarno langsung memberikan solusi untuk memudahkan memantau isu-isu eskalasi.
 
Sujarno meminta agar aplikasi Supervisi Mutu Pendidikan (Superman) ditambah satu tombol untuk melihat isu-isu yang dieskalasi, seperti di rapor pendidikan maupun di implementasi kurikulum merdeka. Dari tambahan ini, nantinya akan dilihat isu-isu apa saja yang perlu dieskalasi tanpa harus melihat di sim.pkb. “Yang terkait IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka), PSP, PBD (Perencanaan Berbasis Data) silakan digabungkan di aplikasi Superman atau di laman (website) kita,” tegas Sujarno.
 
Tak ketinggalan, Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jatim, Rizqi turut menyarankan, ketika ada persoalan (permasalahan) pembelajaran atau terkait kemampuan guru dalam literasi dan numerasi, semestinya dipandu dulu sebelum diangkat ke permasalahan sekolah penggerak.
 
“Permasalahan selesai dulu, tidak sampai masuk sim PKB. Kecuali hal-hal di luar kewenangan kita,” sarannya. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: