BBPMP Jatim Ingin PMO Makin Berdaya Untuk Optimalisasi Program Sekolah Penggerak

Redaksi 04 Oktober 2022

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Jatim akan semakin memberdayakan tim Pokja Manajemen Operasional (PMO) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Jawa Timur.
 
Dengan itu, diharapkan target untuk mewujudkan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) 100 persen pada 2023 mendatang, dapat terwujud.
 
Seperti diketahui, PMO Sekolah Penggerak adalah sebuah tim yang bertugas memastikan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai jalurnya. PMO juga bertugas melakukan standarisasi proses dari program dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, metodologi, peralatan, serta teknik.
 
PMO sendiri keberadaannya berjenjang, mulai dari tingkat yang paling bawah yakni di sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga di tingkat pusat.
 
Khusus untuk PMO Kabupaten/Kota, sejauh ini kompetensinya hanya terkait dengan Program Sekolah Penggerak. Namun untuk PMO di tingkat provinsi, kompetensinya sudah mencakup seluruh program.
 
Kepala BBPMP Jawa Timur, Sujarno M.Pd mengatakan, idealnya tim PMO mengetahui segala sesuatu terkait program Sekolah Penggerak, namun yang sifatnya secara umum.
 
"Tetapi bila ada yang detail ditanyakan oleh kabupaten kota, tetapi itu bukan spesialisasi mereka, tim PMO bisa membantu menanyakan kepada ahlinya atau yang lebih menguasai," kata Sujarno.
 
Sujarno mengakui, dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), banyak satuan pendidikan atau pendidik yang masih kebingungan. Untuk itulah PMO hadir agar bisa menjawab segala sesuatu yang perlu diketahui oleh satuan pendidikan maupun pendidik yang terlibat dalam program sekolah penggerak.
 
Ditambahkannya, PMO yang ada di BBPMP Jawa Timur akan berupaya memberikan pelayanan terbaik demi memecah kebuntuan-kebuntuan yang dihadapi oleh pelaksana Program Sekolah Penggerak di tingkat sekolah atau kota/kabupaten, namun tak bisa diselesaikan oleh PMO di tingkat kota/kabupaten.
 
BBPMP Jatim juga akan memaksimalkan peran Widyaprada yang ada di BBPMP Jatim untuk membantu pokja-pokja yang ada. Meskipun sebenarnya, jumlah Widyaprada yang ada di BBPMP Jatim juga tak melimpah.
 
"Ini juga bentuk komitmen kami untuk mewujudkan BBPMP Jatim Sebagai Zona Integritas Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)," sambungnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: