BBPMP Jatim Gelar IHT Selama 2 Hari Guna Wujudkan Layanan Prima ke Stakeholder

18 Oktober 2022

Menuju WBBM - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur genjot kualitas pelayanan pendidikan ke stakeholder melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas pegawainya.
 
Melalui IHT (In House Training) selama 2 hari (18 – 19 Oktober 2022) di BBPMP Jawa Timur, seluruh ASN di BBPMP Jawa Timur diberi wawasan dan pemahaman bagaimana cara melayani pemerintah daerah agar benar-benar tahu, faham, menerima dan berkomitmen mengawal berbagai program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek.
 
Di IHT ini, peran PMO (Program Management Office) yang awalnya fokus ke PSP (Program Sekolah Penggerak) dikembangkan untuk mengawal berbagai program Merdeka Belajar khususnya pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk PDB (Perencanaan Berbasis Data), IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) dan pemanfaatan PMM (Platform Merdeka Mengajar) guna memudahkan sekolah mempraktikkan Kurikulum Merdeka.
 
Kepala BBPMP Jawa Timur menganalogikan PMO nya seperti puskesmas atau rumah sakit.
 
Saat stakeholder membutuhkan bantuan layanan terkait berbagai program Merdeka Belajar, tim PMO mampu memberikan bantuan layanan prima ke para pemangku kepentingan tadi.
 
Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman tim PMO kabupaten dan kota tentang berbagai program Merdeka Belajar tadi, BBPMP Jawa Timur juga telah membentuk beberapa kelompok kerja (pokja) sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
 
Pertama, Pokja Komunikasi, Kemitraan dan Pemberdayaan.
 
Tugasnya membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil termasuk dalam strategi komunikasi dan publikasinya.
 
Kedua, Pokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran.
 
Pokja ini menangani program-program prioritas Merdeka Belajar seperti Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan jalur Mandiri, Transformasi Digital (akun belajar.id, Platform Merdeka Mengajar) dan seterusnya (program-program prioritas Merdeka Belajar lainnya)
 
Berikutnya, Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu yang mengawal tindak lanjut hasil AN untuk peningkatan mutu melalui pemanfaatab Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (perencanaan pendidikan per daerah, perencanaan pendidikan per sekolah)
 
Yang terakhir, Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan.
 
Pengawalan pelaksanaan regulasi, BOS/BOP, SIPLah, sarana prasarana dan lain-lain ada di pokja ini
 
Tata kelolanya meliputi tata kelola PAUD, SD, SMP, SMA, SMK (dengan Ditjen DIKSI, bisa remote), SLB dan Pendidikan Non Formal
 
Sujarno berharap, pokja-pokja tadi seperti dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Sehingga bila tim PMO BBPMP Jawa Timur untuk tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur menemukan kesulitan dalam memecahkan isu-isu yang terjadi di tiap kabupaten maupun kota dapat melakukan konsultasi ke pokja-pokja tadi.
 
IHT ini dilakukan, juga karena BBPMP Jawa Timur telah berkomiten mewujudkan ZI – WBBM (Zona Integritas – Wilayah Bersih Bebas Melayani) dari Kemenpan RB yang memang memberikan efek positif terhadap mutu atau kualitas berbagai layanan BBPMP Jawa Timur ke para stakeholder (pemangku kepentingan).
 
Sujarno berpesan, selepas IHT selama 2 hari ini, proses belajar khususnya memahami benar berbagai kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek terus dilakukan dan tidak berhenti sampai IHT saja.
 
Ia juga menegaskan, program Merdeka Belajar merupakan langkah cerdas dan strategis pembawa perubahan baru bagi pendidikan di Indonesia termasuk di Jawa Timur.
 
Selain salah satu semangat dari program tersebut adalah pembelajaran berbasis ke kebutuhan siswa disertai berbagai proses perencanaan, asesmen, pembelajaran dan dukungan-dukungan lain yang saling berkaitan, Merdeka Belajar dianggap penting karena sesuai dengan visi pendidikan Indonesia.
 
Disebutkan oleh Sujarno, visi tersebut mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
 
Oleh karenanya perlu adanya layanan prima ke stakeholder di daerah untuk benar-benar tahu, faham, menerima dan berkomitmen mengawal dan melaksanakan program Merdeka Belajar di wilayah kerjanya masing-masing.
 
Sehingga PMO yang ada di BBPMP Jawa Timur dalam menyuguhkan layanan advokasi ke para stakeholder (termasuk pemerintah daerah) diharapkan juga memiliki beberapa kemampuan seperti public relation, problem solving, talent management, knowledge management, strategic planning dan controlling. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: