Apakah Benar Kita Butuh Ujian Nasional

Redaksi 27 Desember 2019

Sebelum akhirnya Ujian Nasional ditetapkan menjadi Ujian Nasional terakhir tahun ini, beberapa waktu lalu sekitar bulan November, wacana mengenai Ujian Nasional (UN) memang telah mengemuka. Di media massa, bersliweran isu tentang rencana penghapusan Ujian Nasional. Sontak, rumor itu pun menjadi perbincangan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak mentah-mentah.

Pertanyaan besarnya sebenarnya bukanlah apakah benar UN akan dihapus atau tidak.

Seharusnya, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah UN telah menjamin peningkatan mutu pendidikan?  Pasalnya, harus diakui bahwa selama ini banyak aturan yang dikeluarkan dengan itikad baik, namun belum dievaluasi apakah aturan itu benar-benar dapat meningkatkan mutu.

Ujian nasional, idealnya adalah tes berskala nasional yang menjadi alat evaluasi sistem pendidikan, baik sekolah maupun wilayah. Faktanya di lapangan, UN menjadi praktik untuk mengukur prestasi siswa. Padahal, mengingat jumlah kurikulum yang sangat padat dan besar, pendidikan semata menjadi proses penghafalan semata.

Menurut Mendikbud RI, Nadiem Makarim, siswa pun dirugikan. Mereka dipaksa unggul di pelajaran-pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional meski pelajaran tersebut tak sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Hal tersebut disampaikannya pada Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada 25 November 2019 di Jakarta

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Di dalam UU itu pula disebutkan, bahwa pendidikan nasional diselenggarakan dengan fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam sistem pendidikan tersebut, salah satu hak yang dimiliki para siswa adalah mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Berkaca pada hak tersebut, memang wajar apabila kemudian muncul pertanyaan apakah pelaksanaan Ujian Nasional dapat relevan dijadikan tolok ukur prestasi siswa? Bagaimana apabila mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional ternyata tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan para siswa tersebut?

Karena itu, kemudian muncullah gagasan untuk mengubah desain atau cara mengukur dan mengevaluasi sistem pendidikan yang lebih progresif daripada Ujian Nasional. Tolok ukur yang dimaksud itu harus relevan untuk diterapkan secara nasional, sekaligus tidak membebani siswa dan guru. Prinsipnya, alat pengukuran itu harus berdasarkan pada apa yang dicari, yakni kompetensi dasar.

Mungkin ujian nasional tidak akan benar-benar dihapuskan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan ujian nasional itu semakin relevan dengan kebutuhan saat ini untuk menciptakan pendidikan adil dan bermutu yang fokus pada pengembangan anak didik. (Bagus Priambodo/Sumber narasi “You Tube Channel” Kemendikbud RI: https://www.youtube.com/channel/UCH9AFSwY4WqgHoCLG2XIveg/foto ilustrasi dipenuhi melalui Google image)

Tags: