Anak Indonesia Butuh Lebih Banyak Perpustakaan

Redaksi 27 Desember 2019

Teropong - Rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia tercermin dari hasil studi yang dilakukan oleh  Programme for International Student Assesment (PISA) 2018.  Hasil studi tersebut menunjukkan,  kemampuan literasi anak-anak di Indonesia jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD (The Organisation for Economic Co-Operastion and Development). Dengan skor 371, Indonesia berada di peringkat enam dari bawah, di antara 72 negara yang diteliti.

Oleh UNESCO, literasi didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis. Keterampilan yang dimaksud di sini bukan sekadar kemampuan mengenali aksara atau menulis aksara. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk memahami ide atau gagasan yang ada di dalam bacaan, serta menuangkan dan mengembangkan gagasan melalui tulisan.

Kemampuan literasi adalah kemampuan yang penting. Dengan kemampuan ini, anak dapat memperoleh ide-ide baru maupun informasi-informasi baru yang berkembang menjadi wawasan baru. Wawasan inilah yang kelak dibutuhkan, salah satunya untuk untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik serta menghindari kemiskinan.

Bila merujuk pada BPS serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang mengumumkan bahwa angka buta huruf di Indonesia hingga akhir 2018 hanya tinggal 2,07 persen, sejatinya permasalahan utama bangsa ini bukanlah ketidakmampuan untuk mengenali aksara. Masalah paling genting adalah sepinya minat baca dari mereka yang sudah bisa membaca.

Menurut Sinambela (2005), minat membaca ialah sikap positif dan adanya rasa keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca. Sedangkan menurut Kamah (2002: 5), minat baca berarti adanya perhatian atau kesukaan (kecenderungan hati) untuk membaca.

Dirangkum dari berbagai sumber, rendahnya minat membaca di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, masih kuatnya budaya dengar dan budaya lisan, kondisi sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi komunikasi yang kian cepat, serta sistem belajar dan kurikulum di sekolah yang kurang menunjang kegemaran membaca dan menulis.

Dengan kondisi seperti yang ditemukan oleh PISA 2018, pertanyaan penting bagi kita semua insan-insan pendidikan adalah bagaimana strategi yang pas untuk mendorong minat baca anak yang berujung pada peningkatan kemampuan literasi?

Sebelum beragam jawaban direfleksikan bersama, perlu kita sadari bahwa beban untuk mendorong kemampuan literasi pada anak adalah beban bersama dari semua elemen, baik instansi-instansi pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, hingga lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga. Lalu, semua pihak tersebut harus sepakat bahwa kita sedang memerlukan cara-cara yang terorganisir, sistematis, dan komprehensif, untuk mendorong peningkatan minat membaca.

Sebagai bagian dari cara-cara yang terorganisir, sistematis, dan komprehensif tersebut adalah memastikan tersedianya infrastruktur membaca, di antaranya adalah ketersediaan buku, bahan-bahan bacaan lain, serta perpustakaan.

Ketersediaan infrastruktur membaca ini memang problem yang cukup pelik. Klise memang, tapi persoalan anggaran kerap disebut-sebut sebagai faktor penghambat tersedianya perpusatakaan yang memadai di daerah-daerah.

Untuk menjawab problem tersebut,  pemerintah melalui Perpusatakaan Nasional, berinisiatif untuk melakukan perluasan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satu kegiatan dalam inisiatif itu adalah memperluas transformasi perpustakaan hingga ke desa-desa untuk mendekatkan masyarakat di desa terhadap akses informasi. 

Namun hal itu tak cukup. Mengingat, berdasarkan data BPS, pada 2018, di Indonesia terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Artinya, apabila kegiatan itu hendak dilakukan secara merata ke seluruh desa, diperlukan effort dan waktu yang luar biasa.

Karena itulah, pemerintah perlu mendorong terwujudnya sinergi dengan pihak-pihak lain. Swasta misalnya, dapat didorong untuk terlibat membangun perpustakaan di desa-desa sekitar tempat fasilitas produksi mereka melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).  Kemudian, masyarakat perlu dibangun gairahnya untuk menciptakan perpustakaan-perpustakaan mini di lingkungan masing-masing. Tentu saja, inipun harus dibarengi dengan tindakan-tindakan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas membaca. Termasuk, orangtua mulai mengurangi peluang anak-anak untuk mengakses perangkat-perangkat digital yang sejauh ini lebih banyak mengalihkan perhatian dan minat anak-anak terhadap bacaan.

Tentu ini saja tak cukup. Masih banyak upaya yang mesti kita kerjakan untuk mendorong tumbuhnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Namun, dengan tersedianya infrastruktur membaca, kita dapat berharap di tahun-tahun mendatang ada perkembangan yang signifikan dalam kemampuan literasi tersebut. (Bagus Priambodo/Sumber bacaan & narasi: https://www.kemdikbud.go.idhttps://www.dw.comhttps://nasional.kompas.comhttps://www.kompas.comhttps://www.jawapos.comhttps://tirto.idhttp://www.chinadaily.comhttps://journals.sagepub.comhttps://learningenglish.voanews.comhttps://www.liputan6.comhttps://news.detik.comhttps://wow.tribunnews.comhttps://www.academia.eduhttps://nasional.republika.co.idhttps://www.antaranews.com/foto ilustrasi dipenuhi melalui Google Image)

Tags: