Topik:

Pendekatan Norwegia untuk Peningkatan Sekolah, Sekolah Bebas Menentukan Kebutuhannya Sendiri

Minggu, 21/03/2021 WIB   511
norway

Pemerintah Norwegia menerapkan model inovatif untuk meningkatkan kemampuan profesional para gurunya. Sejak 2017, negara Skandinavia itu memakai pola pengukuran baru dengan sistem desentralisasi yang disebut ‘Model Pengembangan Kompetensi’.

Pada model itu, municipalities (kabupaten atau kotamadya) dan setiap sekolah di lingkungannya memiliki kebebasan menyusun program sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

Tujuannya agar para guru dan stakeholder dapat mengontrol pendanaan dan pengembangan kemampuan profesional guru di daerahnya secara langsung.

“Intinya, bagaimana kebijakan itu dibuat agar sekolah bisa menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan siswa yang terbaik,” kata Beatriz Pont, Analis Senior OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi).

Topik itulah yang dibahas oleh OECD dan Kementerian Pendidikan dan Penelitian Norwegia pada webinar “Let Schools Decide: The Norwegian Approach to School Improvement”  beberapa waktu lalu (Rabu, 27 Januari 2021).

Tentu kemampuan profesional guru menjadi faktor utama sepanjang masa pandemi Covid-19 ini. Mereka yang berada di garis depan pendidikan bersama dengan kepala dan staf sekolah menghadapi tantangan baru berkaitan dengan keberagaman, teknologi, dan kesehatan.

Pengembangan di ranah konsep wawasan, keterampilan, perilaku dan nilai-nilai sosial menjadi lebih luas dibanding sebelumnya. Dengan kata lain, proses pembelajaran bukan tentang kognitif semata.

“Kondisi saat ini lebih berupa pengembangan emosi sosial para pendidik dan staf sekolah yang kita ketahui sangat susah dipraktikkan,” kata Andreas Schleicher, Direktur OECD untuk Pendidikan dan Keterampilan.

Nah, Model Pengembangan Kompetensi ciptaan Norwegia ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Wujudnya berupa penerapan budaya kolaborasi secara profesional yang dilaksanakan satu kali atau lebih dalam seminggu.

Implementasi di sekolah

Berdasarkan survei OECD terhadap para guru di sana, bentuk kegiatan kolaborasi itu antara lain sesi diskusi dengan seorang siswa secara face-to-face, konferensi tim pengajar secara online yang hampir dilakukan oleh semua guru di Norwegia, mengajar bersama sebagai tim teaching di kelas yang sama, mengamati kelas para guru lainnya dan memberikan masukan, mengikuti kegiatan bersama dari kelas-kelas mata pelajaran yang berbeda, serta ambil bagian dalam pembelajaran profesional bersama.

“Kegiatan-kegiatan itu meningkatkan rasa percaya diri guru atas kemampuannya. Yang menarik, kondisi itu berbanding lurus dengan kepuasan kerja, seperti gaji yang diterima dan suasana saat bekerja,” terang Andreas.

Pendekatan ini sebenarnya yang penting, ditujukan pada kekuatan kerja sama antara sekolah dan provider sekolah, yang menyediakan pelatihan-pelatihan, yaitu universitas. Norwegia juga menjalankan cara baru yang mana universitas mitra mengunjungi sekolah-sekolah untuk pelaksanaan pelatihannya.

Masing-masing kabupaten/kotamadya telah mengatur jadwal kegiatan mengajar mereka sedemikian rupa. Supaya para guru memiliki waktu kosong mengikuti kegiatan pengembangan kemampuan profesional.

Guru juga sudah mengetahui konsep model ini sejak awal. Maka, mereka sendiri berkomitmen untuk membagi waktu serta usaha antara mengajar dan mengikuti pelatihan. Selain itu, ada sesi penilaian oleh tim khusus yang mendatangi para guru di sekolah yang menilai metode pengajaran, keterampilan membaca, menulis dan berhitung mereka.

Model desentralisasi ini juga memungkinkan mekanisme pendanaan yang memastikan sekolah dan guru benar-benar memiliki waktu untuk menghadiri program-program kolaborasi profesional. Termasuk dana khusus bagi universitas mitra yang mau mengubah pakem sistem tradisional mereka, yaitu bukannya dikunjungi melainkan mengunjungi sekolah-sekolah.

Namun, bukan berarti tidak ada kekurangan pada ‘Model Pengembangan Kompetensi’ baru dari Norwegia ini. Meski sudah diterapkan budaya kolaborasi berupa tim pengajar atau kerja sama antara sekolah dan universitas mitra, masih ditemukan guru yang masih kurang percaya diri atas kemampuannya.

Kadang juga pihak kementerian tidak setuju dengan prioritas program yang disodorkan kabupaten/kotamadya. Meski sudah bertahun-tahun ditata, kebijakan pendidikan ini masih perlu diperbaiki terus.

(Disadur dari EduSkills OECD oleh Marta Nurfaidah – Penulis Lepas, Dosen Tamu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Surabaya/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

BEL (Bantuan Eksplorasi Laman)