Topik:

Model Pengembangan Kompetensi Baru Norwegia, Pemerintah Daerah Berhak Atur Dana Pelatihan

Jumat, 26/03/2021 WIB   189
zzz reflective

Program pelatihan in-service di Norwegia saat ini dijalankan berdasarkan kebutuhan masing-masing pemerintah county (setingkat kabupaten) dan municipal (kotapraja atau distrik). Mereka bekerja sama dengan universitas mitra.

Dana pelaksanaan dikucurkan dari pemerintah pusat, dan penggunaannya diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Hal itu sudah tercantum dalam ‘Model Pengembangan Kompetensi Baru’ di Norwegia yang bersifat desentralisasi dan dijalankan mulai 2017.

Namun untuk pengaturan dana tadi, ternyata muncul aturan hibah yang baru pada Januari 2021. Aturan ini menekankan pada kejelasan tujuan pelatihan, sumber, harapan, peran dan tanggung jawab pengembangan profesional in-service oleh pemerintah county selaku koordinator pelatihan.

Kejelasan itu ditujukan karena adanya kemungkinan penggabungan praktik dari seluruh negeri. Selain juga karena adanya keterlibatan dan kepemilikan daerah terhadap model tersebut.

Syarat lainnya pada aturan hibah yang baru adalah pengembangan kemampuan profesional in-service harus ditujukan pula bagi para guru sekolah berkebutuhan khusus dan inklusi.

“Ini melibatkan pekerja profesional dari luar sekolah untuk bergabung dalam pengembangan skema kolaborasi profesional,” jelas Hege Nilssen, Kepala Direktorat Pendidikan dan Pelatihan di Norwegia.

Implementasi model ini diikuti dengan program evaluasi berbasis riset. Rangkaian program seperti ini sudah biasa dilaksanakan sejak adanya reformasi pendidikan di Norwegia. Program-program dari pemerintah pusat hampir semuanya berupa program berbasis penelitian.

Kebutuhan daerah mengenai kolaborasi profesional guru dan pengembangan kemampuan profesional bisa muncul beragam. Ini disebabkan karena adanya kebebasan tiap daerah mengatur kebutuhannya sendiri.

Agar bisa berlangsung dengan baik dan tidak rancu, maka mereka membuat forum kerja sama tingkat regional. Misalnya, municipal dapat mengajukan permintaan dana untuk program pengembangan. Kemudian, di forum tersebut, municipal bersama dengan universitas mitra berdiskusi untuk memutuskan kursus atau pengembangan kemampuan profesional apa yang perlu diadakan dan disediakan dananya.

“Tampak ada elemen yang sistematis di sini sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Ada kepala county pula yang mengatur prosedur permintaan dana hibah itu,” kata Hege.

Pola ini juga mencakup untuk pemenuhan pada pendidikan kebutuhan khusus dan anak usia dini. Dua area pendidikan yang dirasakan besar kebutuhannya oleh para guru di Norwegia.

Model ini melibatkan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi. Hasil akhirnya, municipal memperoleh dana tunjangan untuk sekolah-sekolah di lingkungannya dan program pengembangan kemampuan profesional.

Sedangkan, municipal yang tergolong skema follow-up atau laporan pelaksanaan program pengembangan kemampuan profesionalnya selalu menunjukkan hasil lemah, negara menawarkan dukungan berupa arahan dan pelatihan lagi. Tentu atas pantauan kepala county.

“Model baru itu menerangkan pula kerangka hukum pembiayaan bersama oleh municipal sebesar 30 persen dan pemerintah pusat sebesar 70 persen,” imbuh Hege.

Sementara ditambahkan oleh Andreas Schleicher, Direktur OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi) untuk Pendidikan dan Keterampilan, penggunaan dana tunjangan dan mekanisme skema follow up perlu ditinjau kembali.

OECD menyarankan Direktorat Kementerian Pendidikan dan Penelitian Norwegia untuk lebih mempertimbangkan penggunaan uang hibah pada kolaborasi profesional. Agar dana itu bisa digunakan secara bersama-sama dan bukan berupa kegiatan individual.

“Antara municipal dan universitas mitra perlu menyetujui pembahasan penggunaan dana melalui forum kerja sama, supaya aliran dana ke mana bisa diawasi dan digunakan dengan baik,” tegas Andreas pada webinar “Let Schools Decide: The Norwegian Approach to School Improvement”  beberapa waktu lalu (Rabu, 27 Januari 2021).

Selama ini, Pemerintah Norwegia bekerja sama dengan OECD untuk pemantauan sistem pendidikan yang dijalankan di negara Skandinavia itu. Termasuk penerapan Model Pengembangan Kompetensi Baru sejak 2017.

(Disadur dari EduSkills OECD oleh Marta Nurfaidah – Penulis Lepas, Dosen Tamu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Surabaya/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

BEL (Bantuan Eksplorasi Laman)